malut.net- Bagian Umum dan Protokoler serta Bagian Humas, Pemerintah
Kabupaten Halmahera Timur (Pemkab Haltim) dinilai buruk terkait pelayanan
informasi. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat peran penting kedua
bagian ini dalam mengelola komunikasi antara pemerintah dengan media dan
masyarakat.
Sebagai bukti dari ketertutupan tersebut, sejumlah agenda
penting Pemerintah Kabupaten, terutama yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati
Ubaid Anjas, terkesan sengaja disembunyikan. Salah satunya adalah tahapan
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati menjelang
pelantikan periode kedua. Proses ini bahkan sulit diakses oleh awak media yang
ingin memberitakan peristiwa penting tersebut.
Kondisi ini kontras dengan kabupaten lain, di mana Bupati
dan Wakil Bupati terpilih terus dipublikasikan kepada media melalui bagian
protokoler dan humas yang terkait. Di daerah lain, kegiatan pemerintahan serta
persiapan pelantikan dijadikan agenda terbuka yang dapat diakses oleh publik
dengan mudah.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halmahera Timur,
Muhammad Kabir, mengakui bahwa selama kepemimpinan Ubaid Anjas, wartawan sangat
kesulitan untuk memperoleh informasi terkait kegiatan pemerintahan, terutama
yang di luar kota. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah
dengan media sangat minim dan terkesan tidak transparan.
"Saat ada kegiatan pemerintah yang berlangsung di luar
kota, para wartawan di Haltim sering kali kesulitan untuk mendapatkan informasi
yang jelas. Kinerja Bagian Umum dan Protokoler yang dipimpin oleh Zulkifli
serta Bagian Humas dan Dokumentasi yang dipimpin oleh Yusuf Talib sangat perlu
dievaluasi," ujar Kabir.
Dia menambahkan, bahwa selama ini media hanya mendapatkan
informasi terbatas, bahkan dalam situasi tertentu, akses informasi terkesan
tertutup. Kabir menyarankan agar kedua bagian tersebut lebih meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) staf mereka, terutama dalam hal pembuatan
rilis informasi, sehingga dapat memudahkan awak media untuk memperoleh
informasi yang akurat dan tepat waktu.
“Hal ini sangat penting untuk meningkatkan keterbukaan dan
akuntabilitas pemerintahan. Jika media diberi akses yang lebih mudah, tentu
informasi yang lebih baik juga bisa sampai ke masyarakat,” tambahnya.
Menurut Kabir, transparansi informasi adalah salah satu
kunci utama bagi pembangunan komunikasi yang baik antara pemerintah dan
masyarakat. Tanpa adanya informasi yang jelas, masyarakat akan merasa
terisolasi dan tidak tahu perkembangan terkini terkait kebijakan pemerintah
daerah.
Di sisi lain, masyarakat sangat mengharapkan agar Pemkab
Haltim segera memperbaiki kinerja Bagian Umum, Protokoler, serta Humas, guna
menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan media. Masyarakat juga berhak
untuk mengetahui segala aktivitas pemerintahan yang penting, terutama yang
berkaitan dengan kebijakan publik.
Sebagai penutup, Kabir berharap agar pemerintah daerah lebih
responsif terhadap kebutuhan media dalam hal akses informasi. "Jika kedua
bagian ini dapat bekerja lebih profesional dan terbuka, maka citra pemerintah
daerah akan semakin positif di mata masyarakat," tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur diharapkan segera
merespon kritik ini demi perbaikan kinerja pelayanan publik yang lebih baik ke
depannya.